bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini. fase kedua otonomi daerah ditandai dengan adanya reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan tiga peraturan di bidang keuangan negara. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini

KOMPAS. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini agar tercipta demonstrasi politik yang baik di masyarakat dan mampu ikut serta dalam partai politik tersebut. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini di yakini bias menjamin segera terwujudnya good local governance. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada 2010, kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. (Data Kementerian Dalam Negeri 2015) Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman,. Hal itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah harus segera di jadikan landasan dasar. Good governance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. (Dok. Menurut Undang-Undang No. Masalah integrasi merupakan persoalan lain yang turut mewarnai kebebasan. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. baik pada era otonomi daerah pada saat ini. Pemerataan keadilan yang dilakukan melalui otonomi daerah bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat. Seorang karyawan ercetakan tengah melihat cetakan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2004, Minggu (30/5/2004). KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Faisal T PNS Bappeda Kota Bandung email: ichalbdg@yahoo. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Namun penekanan utama otonomi daerah di tingkat. 1. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,. Pada Tugas Mandiri 4. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Jawaban: 1. Undang-undang tersebut secara substansial mengubah beberapa paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam UU No. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini daerah cukup signifikan, namun masih perlu adanya perbaikan dan. NOMOR 22 TAHUN 1999. Otonomi Daerah Di Indonesia Saat Ini. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23. 2 Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 79: Soal Esai Perilaku Amanah dan. id - 3 September 2021. JAKARTA — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Kamis (27/6) mengatakan otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun jika kita amati, upaya pengusutan pelanggaran HAM berat di Indonesia selama ini masih mengalami hambatan-hambatan. patokan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada masa Orde Baru, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan. id - 3 September 2021. Artikel Pelaksanaan Otonomi Daerah Administrator 07 Oktober 2019 66335 kali dilihat Bagikan: Tema hari otonomi daerah tahun ini adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber. Pemerataan wilayah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Namun hingga kini pemerintah masih melakukan moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB hingga selesainya desain besar (grand design. Pada kenyatanya pelaksanaan otonomi daerah di lapangan diakui cenderungBagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? - 46745725. Penentuan Nominal Upah Minimum Regional Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk di Indoensia yang sangat lah padat. Oleh karena itu konsep Otonomi Daerah hingga saat ini masih menjadi pembicaraan yang cukup esseinsial dan aktual dalam pembahasan pengenai Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satuAdapun pengertian otonomi daerah yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. Logo buku versi Kurikulum Merdeka. Riwu Kaho, Josef. Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahaan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah apabila dikaji berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGANAN. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dekonsentrasi amat dominan dalam menentukan sinergi hubungan pusat dan daerah. pelaksanaan otonomi daerah benar-benar semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI menemukan kesepakatan untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, yang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah : 1. 2. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. a. Dari pelaksanaan otonomi daerah, tentu saja tidak semua pelaksanaan akan berjalan lancar, akan ada banyak sekali pelaksanaan yang kurang mulus atau bahkan tidak terlaksana, menjalankan wewenang sebagai pemerintah atas suatu daerah yang terdiri dari banyak kepala yang isi kepalanya berbeda-beda, akan ada banyak sekali persepsi, opini, pandangan yang berbeda mengenai jalannya pelaksanaan otonomi. 5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu; (1). Prinsip ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidakTanggung jawab yang diemban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. Sehingga otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan, yang berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenal hal-hal penting. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Jawab: Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini tampaknya sudah lebih. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. com - Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Alhamdulillah penulis dapat meneyelesaikan skripsi ini yang berjudul: OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DAERAH KOTAMADYA DEPOK ). 66 Debora Sanur L. . Sejak saat itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengambil. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah. Fungsi pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2008. 2: Makna Otonomi Daerah di Indonesia halaman 107-108, PPKn Kelas 10 kurikulum 2013. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua istilah yang tidak lagi asing. 1. Salah satu. Tulisan ini bertujuan untuk membahas sistem pengawasan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Intisari-Online. Mengembangkan kehidupan demokrasi. pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan. KOMPAS. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Prinsip-prinsip pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dinamika perubahan politik hukum pemerintahan daerah. 11. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat. 2 Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia A. Prospek Otonomi Daerah Di negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah," kata Direktur. A A A. Dengan tantangan di era pandemi Covid-19 saat ini yang di hadapkan dengan penanganan Covid-19 dan stabilitas ekonomi yang tak kunjung membaik kepala daerah di harapakan membuat terobosan untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kerja samaDampak negatif dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: 1. 32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU no. 23 April 2015 Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. com – Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan. written by nani March 13, 2018. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah; 6. co. namun tidak lagi menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah ada pada kabupaten dan kota. Saat Ini Tengah Terjadi Krisis Kepemimpinan Daerah. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. A A A JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. , sebagai Otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lama dan dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 17 Tahun 2014, DPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU no 32 tahun 1999, yang dimaksud Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. 2008. Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah diterbitkan sebagai pengganti peraturan tentang keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang telah ada, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai : 1). Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. Kontributor: Nika Halida Hashina, tirto. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lama dan dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. ekonomi dan politik di Indonesia dengan perbaikan kinerja di semua sektor. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan tersebut terdapat pada Tugas Mandiri 4. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menyrut pendapat saya sesungguhnya bahwa keadaan otonomi daerah di Negara Indonesia saat ini sebagai berikut. Sejak era reformasi digulirkan di Indonesia hingga saat ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terasa masih belum menemukan format yang tepat. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. kemudian dianut dalam Pemerintah Daerah di Indonesia dewasa ini. Buku ini menghimpun makalah-makalah yang dipresentasikan dalam “Simposium Nasional Best Practices dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lab Administrasi Negara FISIP Untirta, 24-26 Mei 2011. Menurut Tolib dan Nuryadi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X (2016:126), terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1. Empat kendala penerapan otonomi daerah dalam 20 tahun Reformasi. Upaya ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kerja sama rakyat Indonesia. , 1999, “Kemandirian Daerah Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai dengan UU no 22 dan 25 tahun 1999”, Seminar kesiapan daerah, Semarang. PEMBAHASAN Persoalan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Dan jika ada kendala, bagaimana cara pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah tersebut? Pelaksanaan otonomi daerah pertama kali dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Itu semua hasil dari proses otonomi. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Di Indonesia, ada banyak daerah otonom yang berdiri. Monica Ayu Caesar Isabela. Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Dikutip dari Jurnal Criksetra: Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Vol 5, No 9, 2016), Kedua UU tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. sekian banyak bidang yang ikut terimbas oleh kebijakan ini, makna otonomi daerah secara sederhananya adalah kemandirian suatu daerah untuk membuat dan mengambil keputusan menganai urusan-urusan di dalam daerahnya sendiri. Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pelaksanaan Otonomi di Indonesia saat ini. Baca Juga: 5 Wilayah di. 000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/. Reformasi menghasilkan sejumlah perubahan besar bagi Indonesia, termasuk di bidang politik. Dari berbagai analisa yang ada, kinerja pemerintah/pemerintah daerah di era reformasi dinilai belum maksimal. Korupsi dan Dampaknya pada Daerah. Modal awal Integrasi Nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pasca otonomi daerah, kata Donal, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah. Selama periodisasi pelaksanaan otonomi ini telah terjadi perubahan yang mendasar dari konsepsi pelaksananPenerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. kemudian otonomi daerah yang seluas luasnya diterapkan dengan harapan dapat lebih menjamin kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat daerah dalam negara kesatuan dengan ditetapkannya Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian Badan Keahian DPR RI. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Penerapan Otonomi Daerah di masa pandemi Covid-19 ini, tidak mengurangi esensi dari penerapan Otonomi Daerah itu sendiri yaitu. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau Negara. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. UU No. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu: Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Inilah esensi pendekatan “kebersamaan” dalam menyikapi otonomi daerah di Indonesia kalau kita mau mengambil manfaat besar dari penerapan kebijakan desentralisasi. Pertanyaan tersebut terdapat pada Tugas Mandiri 4. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kedaulatan daerah, pengaturan undang-undang, sistem pemerintahan, pembagian keuangan, dan partisipasi masyarakat. Kewenangan oleh daerah. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. com, Perspektif – Dianutnya sistem otonomi daerah di. FOTO/IST. Selama ini aktivitas perkotaan yang didominasi oleh industri dan. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.